Penyanderaan WNI Abu Sayyaf

1. Kronologi penyanderaan 10 WNI oleh Abu Sayyaf sampai dibebaskan

10 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang disekap oleh kelompok militan Filipina Abu Sayyaf akhirnya dibebaskan. Mereka sebelumnya sempat disekap lebih dari satu bulan. Sebelum dipulangkan, mereka ditampung terlebih dahulu di rumah dari Gubernur Sulu (Abdusakur) Toto Tan (II).
Rencananya, seluruh WNI diterbangkan dan diperkirakan sampai tanah air Minggu (1/5) malam. Berikut kronologi lengkap 10 WNI disandera hingga dibebaskan:
Tanggal 26 Maret 2016
Dua kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf saat sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju ke Batangas, Filipina selatan. Dua kapal yang dibajak itu adalah kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Tanggal 29 Maret
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk melacak jejak para penyandera dan ke-10 WNI tersebut. TNI juga telah menyiapkan pasukan terbaik mereka untuk terjun ke lokasi setiap saat.
Dari sumber merdeka.com, Selasa (29/3), ada tiga pasukan elite yang diterjunkan untuk membebaskan para sandera. Mereka merupakan pasukan terbaik dengan anggota yang benar-benar memiliki kemampuan khusus dan terbaik dari yang terbaik.

Tanggal  31 Maret
Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) meyakini operasi pembebasan sandera asal Indonesia yang kini ditawan militan Abu Sayyaf, masih bisa mereka tangani sendiri. Dengan begitu, tawaran bantuan militer Indonesia yang sekarang sudah menyiagakan armada tempur di Tarakan serta Bitung, ditolak secara halus, seperti dilansir inquirer.net.

Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu. “Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus,” kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin.
Tanggal 8 April
Umar Patek siap membantu pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Terpidana kasus terorisme 20 tahun bui itu pun mengaku tanpa pamrih apapun, asalkan persyaratan secara teknis dipenuhi. Umar Patek alias Hisyam bin Alizein merupakan asisten koordinator lapangan dalam aksi terorisme Bom Bali Pertama pada tahun 2002. Insiden itu menewaskan 202 orang. Umar Patek disebut-sebut pernah membekali para petinggi militan Abu Sayyaf saat ini dengan pelatihan menggunakan senjata api serta merakit bom.
Tanggal 10 April
18 Prajurit Filipina tewas dalam operasi pembebasan sandera di Pulau Jolo, Basilan. Mereka tiba-tiba disergap saat dalam perjalanan menuju medan pertempuran. Meski begitu, lima militan berhasil ditembak mati.




Tanggal 12 April
Terpukul mundurnya tentara Filipina dalam operasi awal penyelamatan sandera dari tangan Abu Sayyaf akhir pekan lalu tidak melemahkan moral prajurit. Militer Filipina justru kembali menggelar operasi penyergapan lanjutan selama 10 jam pada hari berikutnya sepanjang Minggu (10/4) malam hingga Senin (11/4) dini hari, di lokasi yang sama, menurut keterangan juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Berkat operasi lanjutan itu, dipastikan 13 militan tewas.
Tanggal 15 April
Pukul 18.31 telah kapal berbendera Indonesia, yaitu kapal tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi di perairan perbatasan Malaysia-Filipina kembali dibajak. Kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan. Kapal membawa 10 orang ABK WNI. Dalam pembajakan kali ini, seorang ABK tertembak. Sementara itu, lima orang berhasil selamat, sedangkan empat lainnya diculik oleh kelompok tersebut.
Tanggal 26 April
Militan Abu Sayyaf menepati ancaman yang mereka sebar sejak pekan lalu untuk mulai mengeksekusi tiga sandera asing dan satu tawanan asli Filipina. Korban pertama adalah John Ridsdel (68) asal Kanada. Tentara Filipina menemukan kepala pria ini di salah satu pulau kosong kawasan Jolo. Penemuan itu terjadi lima jam setelah tenggat pembayaran tebusan lewat.
Tanggal 29 April
Militer Filipina mengerahkan pesawat tempur membombardir titik-titik diduga markas militan Abu Sayyaf di pedalaman Pulau Jolo, Provinsi Sulu. Salah satu sandera asal Malaysia, Wong Teck Chi, menghubungi orang tuanya lewat sambungan telepon tiga hari lalu. Dia mengaku dipaksa lari berpindah-pindah tempat nyaris setiap beberapa jam sekali oleh para penculiknya.
Militer Filipina mulai menggempur Pulau Jolo melalui udara sejak dua pekan terakhir. “Kami khawatir, anak saya bercerita bahwa sikap para penculik sekarang semakin beringas setelah serangan udara kian intensif,” kata Wong Chie Ming, orang tua Tek Chi, yang tinggal di Kota Sibu, Serawak, Malaysia.
Tanggal 29 April
Brigadir Jenderal Alan Arrojado yang selama delapan bulan terakhir memimpin Brigade 501 Provinsi Sulu dicopot. Dia digantikan oleh Kolonel Jose Faustino selepas satu sandera asal Kanada dipenggal oleh militan Abu Sayyaf di Pulau Jolo. Philippine Star melaporkan, Kamis (29/4), Arrojado kabarnya bersitegang melawan atasannya, Mayor Jenderal Gerrardo Barrientos. Mereka adu pendapat soal strategi menekan militan, terkait operasi pembebasan para sandera.
Tanggal 1 Mei
10 ABK Warga Negara Indonesia telah dibebaskan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di daerah Sulu pada Minggu siang hari ini. Polisi wilayah Provinsi Sulu, Wilfredo Cayat mengonfirmasi perihal pembebasan ini. “Kita infokan ada seorang tidak diketahui menaruh 10 WNI di depan rumah dari Gubernur Sulu (Abdusakur) Toto Tan (II),” kata Cayat, seperti dikutip dari laman the Star, Minggu (5/1). Presiden Jokowi memastikan 10 WNI tengah malam ini tiba di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun sampai saat ini masih ada 4 WNI yang disandera.



2. Bagaimana Strategi negara dalam penyelesaian masalah penyanderaan 10 WNI?
JAKARTA – DPR menyarankan Pemerintah Filipina mengizinkan TNI atau pasukan Indonesia dalam membantu membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad‎ mengatakan, masalah pembebasan 10 WNI itu karena saat ini Pemerintah Filipina belum mengizinkan Indonesia mengirimkan pasukan untuk membantu pelepasan sandera.
“Mereka beralasan bahwa menurut konstitusi Filipina 1987, pangkalan militer, pasukan, dan fasilitas militer asing tak diperbolehkan berada di Filipina,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4/2016).
Dia menambahkan, ‎dalam konteks hukum internasional sebenarnya sikap Pemerintah Filipina tersebut masih bisa dinegosiasikan.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, ada tiga hal yang bisa dijadikan alasan pelibatan Indonesia dalam pembebasan sandera,
“Pertama adalah kawasan hutan Tipo Tipo, Basilan memang secara de facto dikuasai oleh kelompok Abu Sayyaf, sehingga pengiriman pasukan asing dalam hal ini Indonesia dapat disamakan dengan pengiriman ke daerah yang tidak ada kekuasaan seperti halnya Somalia,” ungkapnya.
Alasan kedua, secara prinsip kehadiran pasukan Indonesia adalah justru untuk membantu pemerintah dan Filipina menghadapi pemberontak separatis yang mengganggu keamanan. Sehingga, lanjut dia, pasukan Indonesia hadir di Filipina bukanlah sebagai musuh tetapi justru sebagai sahabat.
Adapun alasan ketiga, secara teknis pasukan Indonesia akan berkoordinasi dengan militer Filipina dengan batasan waktu dan wilayah operasi yang sepesifik.
“Kami berharap dalam waktu dekat ada perubahan sikap yang signifikan dari Pemeritah Filipina karena waktu terus berjalan dan ancaman keselamatan bagi sandera kian hari kian besar,” tutur politikus Partai Gerindra ini.
Dia menuturkan, ‎sebagai negara sahabat adalah wajar jika kedua negara saling membantu, Filipina membantu menyelamatkan sandera WNI dan Indonesia membantu menghadapi pemberontak Abu Sayyaf.
“Kasus penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina tidak boleh dianggap sepele, jika dibiarkan hal tersebut menjadi preseden yang amat buruk bagi keamanan kawasan Asia Tenggara,” pungkasnya.
Namun isu berkembang bahwa tidak mungkin kelompok Abu Sayyaf rela melepas sandera tanpa imbalan. Hal itu pun menjadi polemik di Tanah Air.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut baik perihal pembebasan 10 orang tersebut. Namun dia meminta semua pihak agar tak saling menyalahkan dan membuat opini baru.

"Hentikan kegaduhan. Mereka itu sudah membantu anggap saja sebagai amal soleh. Tak usah saling mengklaim," jelas Zulkifli saat ditemui usai acara Safari Kebangsaan PAN di Kabupaten Purwakarta, Kamis (5/5/2016).
Zulkifli mengatakan semua orang harus menerima apa pun yang terjadi terhadap upaya pembebasan 10 WNI tersebut. Termasuk orang atau kelompok yang dianggap berperan dalam pembebasannya beberapa waktu lalu.

"Kalau saling mengklaim berarti itu tidak ikhlas. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Biarkan amal soleh itu dicatat dalam sejarah dan pahala nanti," ucapnya.

Saat ini, kata dia, lebih baik kembali fokus terhadap pembebasan empat sandera lainnya yang masih menjadi tawanan Abu Sayyaf.

"Kita harus fokus pada empat orang lagi, bagaimana caranya mereka bisa pulang dengan selamat. Semuanya ayo kita bekerja," tutup pria yang juga Ketum PAN ini.

10 WNI itu disandera sejak 26 Maret 2016. Penyanderanya yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan 1 juta dolar AS. Para WNI tersebut adalah ABK dari kapal Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara.
Sedangkan 4 WNI yang masih disandera merupakan ABK kapal tunda TB Henry yang menarik kapal tongkang Cristi. Informasi menyebut mereka disandera di Tawi-Tawi.

3.  Bagaimana pendapat anda jika terjadi kejadian yang sama lagi di waktu mendatang, apa yang harus dilakukan pihak negara kita?
Menurut saya kejadian penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf ini sangat meresahkan  dan membuat berbagai pihak menjadi cemas akan kasus ini . Bukan hanya keluarga saja ,tapi pemerintah pun ikut merasakan keresahan dan ketegangan karena kasus ini.pemerintah dan TNI  pun tidak bisa tinggal diam saja. Pemerintah harus lebih tegas dalam menanganin kasus ini
Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan pelaku penyanderaan dan pembajak kapal Indonesia karena penyandera tersebut telah melakukan tindak kriminal. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengontrol wilayah perairan dengancepat dan efektif dengan ditambahnya fasiltas kapal dan koneksi satelit maritim.
Sebagai bangsa Indonesia berharap komunikasi yang dilakukan tiga negara selalu dilakukan. Menyangkut keamanan diwilayah perairan dan perbatasan antar negara dikoordinasikan dengan pejabat ketiga.
Dengan adanya komunikasi yang lebih baik dianatar 3 negara ini akan mendapatkan koordinasi yang lebih baik juga dimasing-masing negara dan mekanisme itulah yang bekerja. Sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik dan tidak meresahkan masyrakat Indonesia khususnya nelayan dan para awak kapal lainnya.
Indonesia, Filipina dan Malaysia adalah negara yang bertetangga kita sebagai masyarakat Indonesia juga berhara agar ketiga  negara tersebut dapat menganalisa dan memetakan wilayah perairan yang rawan dan dapat melakukan patroli keamanan bersama agar pembajakan semacam ini tidak terjadi kembali.
Selain itu juga Indonesia, Fillipina dan Malaysiamengadakan kesepakatan mengenai tukar menukar informasi yang secepat-cepatnya jika terjadi hal yang mencurigakan atau merugikan salah satu negara didalam perairan. Dengan mengadakan kesepakatan semacam inikita berharap agar dapat membuka hotline antara Crisis Center Indonesia dengan Malaysia dan Filiphina.


Referensi :
http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.html
http://nasional.sindonews.com/read/1100946/14/dpr-minta-filipina-agar-tni-bisa-bantu-bebaskan-10-wni-1460611428
http://news.detik.com/berita/3204378/soal-ada-tidaknya-tebusan-10-sandera-ketua-mpr-hentikan-kegaduhan
http://news.detik.com/berita/3210172/kemlu-pembebasan-4-wni-implikasi-dari-pertemuan-trilateral-di-yogyakarta
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/05200021/Memahami.Penyanderaan.ABK?page=all
http://segiempat.com/aneh-unik/sejarah/kasus-penyanderaan-wni/